Latar Belakang

Dunia saat ini dan di masa mendatang dihadapkan pada perubahan yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (IPTEK), penegakan HAM, demokratisasi, keterbukaan serta pelestarian lingkungan hidup menjadi penggerak perubahan utama. Indikasi perubahan tampak pada sejumlah aspek, diantaranya aspek politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer. Situasi yang berubah cepat tersebut dapat berdampak luas terhadap stabilitas aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menghadapi perubahan tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kondisi ini membutuhkan respons serta adaptasi yang cepat dan tepat dengan tetap mengacu kepada democratic governance yang mengedepankan peran seimbang pemerintah, sektor swasta, dan civil society.  Masyarakat mengatur kehidupannya atas dasar prinsip demokrasi, HAM, dan partisipasi masyarakat. Instrumen kontrolnya yang paling utama adalah hukum didukung oleh politik, ekonomi, sosial budaya dan militer. Berbagai dinamika dan permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi bangsa Indonesia secara nasional maupun secara lokal, menuntut adanya patriotisme dan profesionalisme para penyelenggara pemerintahan negara didukung oleh seluruh komponen kekuatan bangsa. Begitu luas dan rumitnya konfigurasi masalah nasional tersebut tidak mungkin untuk ditangani oleh Pemerintah semata.

Pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.  Pada tataran itulah, elemen masyarakat sipil (civil society) memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi untuk kelancaran penyelenggaraan kehidupan nasional.

Dengan didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas kondisi bangsa saat ini dan atas tanggung jawab serta kesadaran diri sendiri untuk berperan aktif membangun Indonesia, para pemrakarsa antara lain Prof. Dr. Juwono Soedarsono dan Laksamana TNI (Purn) Widodo AS bersepakat untuk membentuk yayasan yang bekerja secara otonom dengan menerapkan prinsip civil society dinamakan Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) yang resmi didirikan pada tanggal 15 Juli 2003.